Alasan Harga BBM naik Mencegah Daya Kekuatan Beli – KETETAPAN harga BBM baru telah berjalan lebih dari satu hari. Kendati banyak keluh kesah di mana-mana, sejauh ini tidak terdengar tersedia kerusuhan massal, seperti yang berjalan di Jakarta pada 1998. Bahkan pameran Flora dan Fauna di Lapangan Banteng, Jakarta, dipenuhi banyak pengunjung pada hari Minggu (4/9/2022). Terlihat orang tua dan anak-anak, dari bermacam kalangan, antusias memperhatikan tanaman dan hewan yang dipamerkan.
Di satu titik ini tak kelihatan ada rasa sedih mendalam karena kenaikan harga BBM. Memang kemudian berjalan unjuk rasa di lebih dari satu kota, menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM. Namun aparat kepolisian mampu mengawalnya agar tidak berjalan keonaran. Demonstrasi serikat buruh dan mahasiswa yang bakal dilaksanakan dalam skala yang lebih besar pada hari-hari ini, diharapkan termasuk mampu berjalan bersama aman dan terkendali.
Dilihat bersama kacamata positif, ada upaya memprotes kenaikan harga BBM itu mengindikasikan bahwa komunikasi publik yang dilaksanakan pemerintah belum sukses mengirim pesan bahwa kenaikan harga BBM adalah wajib untuk ekonomi yang lebih sehat dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
Contents
Mengapa wajib naik?
Memproduksi BBM wajib terutama dahulu membeli minyak mentah dari luar negeri, karena mengolah minyak dalam negeri tidak mencukupi. Kemudian tersedia biaya mengolah yang wajib dibayar untuk mengolah minyak mentah menjadi BBM bersih, yang tidak mengotori lingkungan. Maka tersedia biaya yang wajib dibayar, yang disebut sebagai harga keekonomian. Jika harga ini yang digunakan Pertamina sebagai patokan untuk menjajakan Pertalite, maka pembeli bakal protes.
Untuk hindari hal itu, pemerintah menentukan harga yang lebih rendah dari harga keekonomian. Selisih pada harga keekonomian Pertamina bersama harga yang ditetapkan pemerintah ini disebut sebagai subsidi BBM. Yang menjadi kasus adalah mengonsumsi BBM meningkat terus agar subsidi yang dikeluarkan pemerintah termasuk meningkat. Maka keluarlah angka Rp 502 triliun, yang banyak dibicarakan itu. Subsidi itu amat berarti, mengingat anggaran pemerintah yang tiap tiap tahun dibelanjakan sebesar Rp 3.000 triliun.
Dan yang lebih menentukan, subsidi BBM ini lebih besar dari subsidi yang direncanakan dalam APBN 2022 karena volume BBM yang dibeli pembeli meningkat dan harga minyak mentah dunia termasuk naik akibat perang Rusia-Ukraina. Untung pemerintah mendapat durian runtuh dari kenaikan harga komoditas ekspor, agar mampu membiayai kenaikan subsidi. Namun pemberian subsidi telah keliru sasaran, 70 % pemakai BBM bersubsidi adalah kelompok mampu, yang tidak amat wajib pemberian pemerintah.
Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, maka besar subsidi menjadi berkurang. Dana yang semula bakal digunakan untuk menaikkan subsidi mampu dialihgunakan untuk kepentingan yang lebih penting, seperti membangun sekolah dan tempat tinggal sakit. Itulah penjelasan singkat mengapa harga Pertalite dan solar wajib dinaikkan. Tentu tersedia lebih dari satu pertanyaan yang terlihat dalam argumentasi itu, seperti bagaimana menghitung harga keekonomian BBM.
Untuk menjawab pertanyaan itu, Pemerintah dan Pertamina sebagai BUMN yang mengelola mengolah dan distribusi BBM tentu telah siap bersama jawaban yang akurat, transparan dan akuntabel. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawas penggunaan duit negara termasuk tentu bakal memperhatikan penentuan harga keekonomian BBM. Jika ditemukan ada kesalahan, tentu nanti bakal tersedia tindak lanjutnya.
Mencegah penurunan kekuatan membeli
Sekitar 30 % pengguna BBM dan solar bersubsidi adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka pastinya terasa berpikir bagaimana kurangi pembelian BBM agar dapur selalu mengepul. Selain itu termasuk bagaimana menghadapi kenaikan harga-harga yang kebanyakan setia mengiringi kenaikan harga BBM. Untuk itu pemerintah turun tangan bersama menyiapkan lebih-lebih telah membagikan bantalan sosial sebelum saat harga BBM dinaikkan.
Besar dana pemberian sosial adalah Rp 24,17 triliun untuk 20,65 juta keluarga berpenghasilan rendah dalam bentuk pemberian segera tunai (BLT) dan untuk 16 juta pekerja bersama gaji kurang dari Rp 3,65 juta/bulan dalam bentuk pemberian subsidi upah (BSU). Besar subsidi per keluarga dan per pekerja sebenarnya tidak besar, tetapi diharapkan lumayan berarti untuk kurangi beban masyarakat terbawah. Selain itu, tersedia pemberian untuk pengemudi angkutan umum, ojek, dan nelayan.
Dana ini berasal dari 2 % Dana Transfer Umum. Pelaksana pemberian subsidi ini adalah pemerintah daerah. Dampak kenaikan harga BBM tidak mirip untuk seluruh daerah. Harga-harga barang di Papua lebih tinggi dari daerah lain terkecuali tidak dibuat di Papua sendiri. Ada biaya kirim yang wajib dibayar pembeli untuk membeli barang itu. Masalahnya tipe barang ini lumayan banyak, termasuk telur ayam yang didatangkan dari Surabaya. Perbedaan harga ini makin lama besar bersama ada kenaikan harga BBM.
Maka kenaikan harga BBM bakal berakibat pada pertambahan jumlah masyarakat miskin. Data BPS tunjukkan bahwa pada Maret 2022 masyarakat miskin di Papua berjumlah 900.000 orang, atau 26 % dari seluruh masyarakat Papua, termasuk yang tertinggi di Indonesia. Selain berpotensi menaikkan jumlah masyarakat miskin, kenaikan harga BBM termasuk sebabkan kesenjangan ekonomi pada Papua bersama Jawa dan daerah-daerah lain menjadi makin lama lebar.
Maka menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menghindar penurunan kekuatan membeli masyarakat di Papua dan lebih dari satu daerah mirip lain, agar tidak berjalan penambahan jumlah masyarakat miskin. Setidaknya tersedia dua solusi untuk menghindar penurunan kekuatan membeli akibat kenaikan harga BBM. Pertama adalah menambahkan subsidi biaya pengiriman barang kebutuhan pokok ke Papua, seperti yang diusulkan oleh Kurniawan Patma, dosen Universitas Cenderawasih.
Dengan subsidi ini, maka biaya kirim barang ke Papua tidak naik. Kenaikan harga-harga barang cuma diakibatkan oleh kenaikan harga BBM. Kedua, bantalan sosial pemerintah (Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Subsidi Upah dan tambahan subsidi dari Dana Transfer Umum) wajib segera direalisasikan.
Subsidi biaya angkutan barang disita dari Dana Transfer Umum ini. Dengan dana otonomi tertentu yang meningkat, Provinsi Papua dan Papua Barat seharusnya mampu mengalokasikan subsidi biaya angkutan barang yang lebih besar, sesuai kebutuhan yang termasuk besar. Dan itu wajib dilaksanakan segera. Strategi komunikasi publik Sulit untuk mengatakan bahwa trick pemerintah untuk menaikkan harga BBM kali ini mampu disebut berhasil.
Keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi mampu diduga telah ditetapkan pemerintah sejak lebih dari satu minggu lalu dalam suatu rapat kabinet. Hal ini terlihat dari ucapan para menteri perihal bakal dinaikkannya harga BBM bersubsidi, tanpa meyakinkan selagi pengumuman kenaikannya. Besar kenaikan harga dan pemberian pemberian sosial termasuk terlihat telah ditetapkan oleh pemerintah jauh-jauh hari. Sedangkan pengumuman kenaikan harga BBM bakal diputuskan oleh Presiden sendiri.
Presiden agaknya menunggu selagi yang pas untuk menginformasikan kenaikan harga BBM itu, yang selanjutnya dilaksanakan pada Sabtu (3/9/2022) siang hari. Walaupun ketetapan untuk menaikkan harga BBM termasuk penyediaan pemberian sosial mampu disebut lumayan bijak, tetapi trick pengkondisian perasaan masyarakat untuk terima kebijakan ini terlihat kurang tepat. Ini terbukti dari munculnya reaksi masyarakat yang dilakukan, pada lain: antrean panjang di SPBU menjelang tanggal 1 September, penimbunan BBM di lebih dari satu kota, hoaks harga BBM baru di media sosial, dsb.
Kebingungan publik diperparah bersama habisnya Pertalite di banyak SPBU, padahal Pertamina mengatakan stoknya aman-aman saja. Akibatnya orang terpaksa membeli Pertamax yang lebih tinggi harganya. Maka kegusaran orang pun makin lama meluas. Kalau saja pemerintah tidak mengulur-ulur pengumuman kenaikan harga BBM, maka panic buying dan penimbunan BBM dll, tidak terjadi. Kecuali oleh sekelompok warga masyarakat, agaknya kebijakan pahit kenaikan harga BBM mampu diterima publik bersama legawa.
Namun tetap tersedia pekerjaan tempat tinggal yang tetap wajib dilaksanakan pemerintah pusat, yakni segera menentukan peraturan perihal penggunaan dana transfer ke daerah yang bakal digunakan untuk mengendalikan biaya transportasi dan harga-harga barang kebutuhan pokok. Setelah itu ditetapkan, giliran pemerintah daerah untuk pilih besar pemberian untuk bermacam kelompok dan sektor agar dampak kenaikan harga BBM tidak merembet ke inflasi barang-barang kebutuhan pokok. Maka menjadi tugas pemerintah, terutama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk segera menentukan peraturan itu, dan juga pemerintah daerah untuk menjabarkannya secara teknis. Janganlah amat lama, karena rakyat terbawah telah menunggu.